Ketidakpastian yang melanda Timur Tengah saat ini berpotensi besar mengganggu pasokan minyak global, yang pada gilirannya dapat mendorong harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi semakin tinggi. Dalam konteks ini, ekonom dari Universitas Jember (Unej) menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berdampak pada biaya energi, tetapi juga dapat mengubah pola konsumsi masyarakat, memengaruhi aktivitas bisnis, serta berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej, Ciplis Gema Qoriah, mengungkapkan bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan yang jelas mengenai pengguna BBM nonsubsidi, termasuk rumah tangga, perusahaan, serta pelaku usaha.
Penyesuaian dalam Konsumsi Energi
Dengan adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi, setiap aktor dalam perekonomian akan menghadapi kebutuhan untuk melakukan penyesuaian. Ciplis menekankan bahwa efisiensi penggunaan energi harus ditingkatkan, karena lonjakan harga ini akan berpengaruh pada produktivitas serta daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah harus bersiap menghadapi kemungkinan pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi jika harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan yang signifikan.
Strategi Kebijakan Energi
Pemerintah diharuskan untuk mengimplementasikan kebijakan yang tepat dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Ciplis menekankan pentingnya kehadiran pemerintah untuk mendukung kelas menengah yang berpotensi terkena dampak dari kondisi ini. Pendapatan masyarakat di kelompok ini terus meningkat, namun sering kali terjebak dalam rentang yang tidak dapat berkembang lebih jauh karena berbagai batasan yang ada.
- Pemerintah perlu memudahkan akses energi bagi masyarakat.
- Pengembangan kebijakan yang tepat sasaran sangat penting.
- Peningkatan efisiensi penggunaan energi harus menjadi prioritas.
- Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
- Kebijakan harus memperhitungkan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah juga harus menyesuaikan penggunaan energi dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli mereka. Namun, upaya ini tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh individu. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran untuk memastikan akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga.
Mendorong Produktivitas dan Ketahanan Energi
Selain itu, Ciplis juga mendorong peningkatan produktivitas di kalangan masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah dan menengah perlu beradaptasi dengan pola konsumsi energi yang lebih efisien, sementara peningkatan produktivitas harus dilakukan agar pendapatan dan daya beli masyarakat bisa terus tumbuh. Pemerintah diharapkan memiliki kebijakan yang mampu menghadapi gangguan rantai pasok dan perubahan harga minyak dunia.
Pengembangan Energi Terbarukan
Dalam jangka panjang, upaya penguatan ketahanan energi harus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Salah satu langkah yang perlu dipercepat adalah pengembangan energi listrik dan energi terbarukan secara bertahap. Langkah ini tidak hanya penting untuk menciptakan ketahanan energi yang lebih baik, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Komitmen Pertamina dalam Distribusi Energi
Pertamina Patra Niaga, sebagai operator yang bertanggung jawab atas distribusi BBM, berkomitmen untuk memastikan kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat di seluruh wilayah operasional. Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menyatakan bahwa dalam kondisi dinamika geopolitik global yang tidak menentu, pihaknya melakukan langkah-langkah ekstra untuk memastikan keandalan pasokan dan distribusi energi.
Monitoring dan Kesiapan Distribusi
Ahad menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga secara rutin memantau stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah operasional. Ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok dan memastikan distribusi berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Pertamina berupaya untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi yang aman dan terjangkau.
Stabilitas Harga BBM Nonsubsidi
Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Joko Pranoto, mengungkapkan bahwa ada arahan untuk menahan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax dan Avtur, selama bulan Oktober. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian yang ada.
Kondisi Pasar Energi
Pada bulan Oktober, harga semua Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (BBM nonsubsidi) dan avtur akan tetap sama dengan harga bulan September. Joko menjelaskan bahwa pergerakan harga BBM nonsubsidi dari Januari 2025 hingga awal tahun 2026 relatif stabil dan berada di bawah Rp20.000 per liter. Namun, eskalasi konflik geopolitik yang terjadi pada akhir Februari 2026 menyebabkan lonjakan harga BBM, bahkan melebihi Rp25.000 per liter untuk jenis Solar.
Pengaruh Geopolitik terhadap Harga BBM
Joko menambahkan bahwa untuk jenis Pertamax dan Pertamax Green, ada pembatasan harga yang dilakukan pada bulan April, dengan kenaikan baru terjadi pada bulan Juni. Pertamax sempat mengalami kenaikan menjadi Rp16.250 per liter, sebelum akhirnya turun dan bertahan di angka Rp15.950 per liter pada bulan Agustus hingga Oktober 2026. Sementara itu, harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex disesuaikan dengan harga minyak dunia sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran BBM.
Faktor Penyebab Kenaikan Harga
Joko menekankan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi dan avtur ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor geopolitik yang terjadi sejak akhir Februari 2026. Kitty Andhora, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, juga menyatakan bahwa harga BBM subsidi dan nonsubsidi per 1 Oktober 2026 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penetapan harga ini masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat yang ada.
➡️ Baca Juga: BKN Menyatakan Sistem WFA Efektif dan Mengurangi Biaya Operasional Pemerintah
➡️ Baca Juga: Rekomendasi Kulkas 4 Pintu Hemat Listrik Rp5 Jutaan dengan Kapasitas Besar
