TEGAL – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Tegal, Jawa Tengah, berkomitmen untuk memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah eks-Keresidenan Pekalongan. Dalam upaya ini, OJK menjalin kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan media massa untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing UMKM.
Sinergi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Kepala OJK Tegal, Kurnia Tri Puspita, menyatakan bahwa kerjasama lintas sektor adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya penguatan akses pembiayaan UMKM yang harus dilakukan secara kolektif dengan kebijakan yang tepat.
“Kebijakan yang efektif, peningkatan kapasitas usaha, serta literasi keuangan yang baik merupakan aspek penting dalam memperkuat akses pembiayaan ini,” ujarnya. Kurnia juga menegaskan bahwa sinergi dari berbagai pemangku kepentingan akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut.
Statistik Pembiayaan UMKM di Tegal
Menurut data terbaru, total penyaluran pembiayaan untuk UMKM di wilayah eks-Keresidenan Pekalongan mencapai Rp30,66 triliun hingga Juni 2026. Pembiayaan ini disalurkan melalui berbagai lembaga keuangan yang berbeda, antara lain:
- Bank Umum: Rp26,51 triliun
- BPR/BPRS: Rp1,56 triliun
- Perusahaan Pembiayaan: Rp1,82 triliun
- Perusahaan Modal Ventura: Rp410 miliar
- LKM dan Pegadaian: Rp360 miliar
Data ini menunjukkan bahwa berbagai lembaga keuangan berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal.
Pentingnya Kebijakan Akses Pembiayaan
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor UMKM, OJK terus berupaya untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kualitas ekosistem keuangan. Salah satu inisiatif penting adalah melalui penerapan POJK Nomor 19 Tahun 2025, yang bertujuan untuk memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM.
“Kami berkomitmen untuk mendukung proses pembiayaan yang lebih cepat dan tepat dengan memanfaatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),” jelas Kurnia. Dengan sistem ini, diharapkan akan ada transparansi dan efisiensi dalam proses pengajuan pembiayaan.
Meningkatkan Literasi Keuangan
Selain akses pembiayaan, OJK juga sangat memperhatikan pentingnya peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Dengan literasi keuangan yang baik, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan dan investasi mereka.
OJK juga mengembangkan program business matching dan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM secara holistik.
Inisiatif Melawan Rentenir
Dalam rangka melindungi UMKM dari praktik rentenir, OJK meluncurkan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Program ini diinisiasi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan 16 lembaga jasa keuangan.
“Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau bagi UMKM, sehingga mereka tidak terjebak dalam jeratan utang yang merugikan,” tambah Kurnia.
Perlindungan untuk Sektor Pertanian dan Perikanan
OJK juga fokus pada perlindungan UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemanfaatan asuransi sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko usaha.
Dengan menggunakan asuransi, pelaku usaha dapat melindungi diri dari risiko yang tidak terduga dan menjaga keberlangsungan usaha mereka. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat bertahan dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan.
Peran Strategis UMKM dalam Perekonomian Daerah
Kurnia menegaskan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu, perluasan akses pembiayaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta hubungan yang baik antara UMKM dengan lembaga jasa keuangan.
“Dengan sinergi yang semakin kuat di antara semua pemangku kepentingan, kami berharap UMKM di wilayah ini dapat berkembang dengan lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
OJK optimis bahwa langkah-langkah ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, serta menjadikan UMKM sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi lokal.
Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang solid, akses pembiayaan untuk UMKM di Tegal diharapkan dapat meningkat, membawa harapan baru bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas.
➡️ Baca Juga: Gempa Susulan Terus Berlanjut, Pembangunan Fasilitas Tenda Darurat di NTT Dipercepat
➡️ Baca Juga: Strategi Memanfaatkan Momentum Pasar Cryptocurrency untuk Meningkatkan Keuntungan Anda
