Jakarta – Netflix, salah satu platform streaming terkemuka di dunia, kini menghadapi tekanan untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti terkait penggunaan karya musik dan lagu di layanannya di Indonesia. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memperkirakan total royalti yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp75 miliar. Sekretaris Umum LMKN, M. Bigi Ramadha Putra, mengungkapkan bahwa Netflix belum memenuhi kewajiban royalti ini sejak peluncuran layanan komersialnya di Indonesia pada 2016. “Nilai yang harus diselesaikan oleh Netflix diperkirakan mencapai Rp75 miliar, yang seharusnya sudah dibayarkan sejak mereka mulai beroperasi di Indonesia,” jelas Bigi dalam sebuah pernyataan.
Kewajiban Hukum yang Dihadapi Netflix
Bigi menekankan bahwa kewajiban pembayaran royalti ini memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, dan juga Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. “Karena itu, Netflix sebagai penyedia layanan digital yang beroperasi secara komersial di Indonesia, diharapkan untuk menghormati ketentuan hak cipta dan memenuhi kewajibannya terhadap para pemilik karya,” tambahnya.
Pentingnya Penegakan Hak Cipta di Era Digital
Desakan untuk pembayaran royalti ini bukan hanya sekadar tuntutan finansial, tetapi juga merupakan bagian dari upaya penegakan hak cipta di dunia digital. Pemerintah Indonesia telah merumuskan mekanisme untuk menangani pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sistem elektronik untuk kepentingan komersial. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015. Dalam ketentuan tersebut, pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui sistem elektronik dapat dilaporkan kepada kementerian terkait.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti
- Permenkum Nomor 27 Tahun 2025
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015
Bigi menyatakan bahwa LMKN siap membawa masalah ini ke ranah pemerintah jika Netflix tidak segera memenuhi kewajiban mereka. “Kami akan melaporkan situasi ini kepada Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Jika mereka tidak mematuhi aturan yang ada, kami akan mempertimbangkan untuk meminta penutupan akses Netflix di Indonesia,” tegasnya.
Regulasi dan Tindakan yang Dapat Diambil
Dalam regulasi yang berlaku, pemerintah memiliki sejumlah opsi untuk menangani layanan digital yang terbukti melanggar ketentuan hak cipta. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup penutupan situs internet hingga pemblokiran atau pembatasan akses terhadap konten yang bermasalah. “LMKN secara eksplisit diberi wewenang untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik. Jadi, jika kewajiban yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, kami akan menjalankan mekanisme hukum yang tersedia,” tutup Bigi.
Perbandingan dengan Pembayaran Royalti di Negara Lain
Di sisi lain, LMKN juga mengklaim bahwa Netflix telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti di beberapa negara Asia Tenggara. Menurut informasi yang diperoleh, Netflix dilaporkan telah membayar royalti di Filipina dan Thailand, dengan jumlah yang mencapai ratusan miliar rupiah. LMKN mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan pihak Netflix untuk membahas isu ini lebih lanjut.
Diskusi informal antara kedua belah pihak bahkan telah berlangsung di London baru-baru ini, di mana kedua pihak membahas tanggung jawab pembayaran royalti yang masih tertunggak di Indonesia. Dalam konteks ini, penting bagi Netflix untuk memperhatikan status kewajiban mereka agar dapat terus beroperasi dengan baik di pasar Indonesia.
Mengapa Pembayaran Royalti Sangat Penting?
Pembayaran royalti bukan hanya isu hukum, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap karya seni dan industri kreatif. Pembayaran yang adil dan tepat waktu kepada pencipta lagu dan musik sangat penting untuk mendukung keberlanjutan industri musik. Keterlambatan dalam pembayaran royalti dapat mengganggu ekosistem kreatif, yang berujung pada dampak negatif bagi para seniman dan pencipta konten.
Dampak Negatif dari Pelanggaran Hak Cipta
Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, antara lain:
- Merugikan pencipta karya dan seniman
- Menghambat perkembangan industri musik lokal
- Mendorong lebih banyak pelanggaran hak cipta
- Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap platform digital
- Mengakibatkan tindakan hukum dari pihak-pihak yang dirugikan
Dengan demikian, penting bagi semua pihak, termasuk Netflix, untuk menghormati ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban mereka kepada para pemilik karya.
Proyeksi Masa Depan dan Harapan dari LMKN
LMKN berharap agar Netflix dapat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran royalti yang tertunda. Bigi menegaskan pentingnya dialog antara LMKN dan Netflix untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. “Kami percaya bahwa dengan adanya komunikasi yang baik, masalah ini dapat diselesaikan tanpa harus melalui langkah-langkah hukum yang ekstrem,” ujarnya.
Di saat yang sama, LMKN juga berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan hak cipta di Indonesia, serta memberikan edukasi kepada para pelaku industri tentang pentingnya menghormati hak cipta. Dengan upaya bersama, diharapkan akan tercipta ekosistem yang sehat bagi industri kreatif di Indonesia.
Dalam konteks ini, LMKN juga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat regulasi terkait hak cipta dan royalti, guna melindungi para pencipta karya dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi. Dengan demikian, industri musik dan seni di Indonesia dapat berkembang dengan baik, dan para seniman dapat terus berkarya dengan baik tanpa khawatir akan pelanggaran hak cipta.
Dalam upaya menegakkan hak cipta dan memastikan pembayaran royalti yang adil, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dan menjaga transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara inovasi digital dan penghormatan terhadap karya seni.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh LMKN dan harapan untuk dialog yang konstruktif dengan Netflix menjadi kunci untuk menyelesaikan isu pembayaran royalti ini. Apabila Netflix memenuhi kewajiban ini, hal tersebut tidak hanya akan menguntungkan pencipta karya, tetapi juga akan menciptakan kepercayaan yang lebih besar antara platform digital dan para pemilik hak cipta di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Wakil Ketua DPR Resmi Membuka Rakernas AKSI untuk Meningkatkan Kerja Organisasi
➡️ Baca Juga: Ulasan MacBook Air M5: Kinerja Meningkat dengan Kelebihan dan Kekurangan yang Perlu Diketahui
