Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya revisi regulasi yang masih memberikan celah terkait pembakaran lahan. Hal ini penting mengingat kebakaran hutan yang meluas tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
Dukungan Terhadap Revisi Regulasi
Ketua Umum APHI, Soewarso, menyatakan dukungannya terhadap ketegasan Presiden Prabowo dalam mengoreksi regulasi yang memungkinkan adanya pembakaran lahan. “Api tidak mengenal batas kepemilikan maupun batas administrasi,” ungkapnya saat memberikan keterangan di Jakarta, pada hari Sabtu, 26 September. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan, yang sering kali melampaui batas-batas yang ditentukan oleh hukum.
Menurut Soewarso, perbaikan regulasi harus disertai dengan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, dukungan terhadap metode pembukaan lahan tanpa bakar juga perlu diperkuat. Langkah-langkah ini sangat penting agar perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka.
Pembakaran Lahan yang Meluas
Soewarso juga mengingatkan bahwa kebakaran yang dimulai pada satu bidang lahan berpotensi meluas, mengancam masyarakat, kawasan hutan, serta area usaha di sekitarnya. “Pembakaran yang awalnya dilakukan pada satu bidang lahan dapat meluas dan mengancam masyarakat, kawasan hutan, serta areal usaha di sekitarnya,” jelasnya. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang lebih proaktif harus diambil sebelum api dinyalakan.
Evaluasi Kebijakan Pencegahan Karhutla
Pernyataan Soewarso muncul sebagai respons terhadap arahan Presiden Prabowo dalam diskusi dengan akademisi dan peneliti BRIN mengenai penanganan karhutla, terutama di lahan gambut. Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan bahwa fokus perlu diberikan pada evaluasi efektivitas kebijakan pencegahan karhutla di tingkat tapak.
Soewarso menyoroti bahwa ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan seluas dua hektare belum cukup untuk memastikan bahwa api akan tetap terkendali. “Ketentuan tersebut perlu dipertimbangkan untuk dikoreksi,” imbuhnya. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyusun regulasi yang dapat mengurangi risiko kebakaran.
Pentingnya Pencegahan Sebelum Pembakaran
Dalam pandangan Soewarso, pencegahan harus dimulai sebelum api dinyalakan. “Yang perlu diperkuat bukan hanya kesiapan pemadaman, tetapi juga tata kelola lahan, tata kelola air, dan pendampingan masyarakat agar pembakaran tidak terus menjadi pilihan dalam membuka lahan,” ujarnya. Pendekatan ini mencakup pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat agar mereka memiliki alternatif lain dalam pengelolaan lahan.
Pentingnya Tanggung Jawab Bersama
Lebih jauh, penataan regulasi yang efektif harus diiringi dengan penguatan tanggung jawab dari seluruh pihak, termasuk perusahaan kehutanan. “Kami berharap semua pihak dapat berkolaborasi dalam mencegah dan menangani kebakaran sesuai dengan kewajibannya,” tambah Soewarso. Ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani masalah yang kompleks ini.
Selain itu, Soewarso juga menekankan perlunya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan regulasi memberikan kejelasan bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. “Penerapan yang tidak konsisten dapat membingungkan masyarakat dan mengurangi efektivitas upaya pencegahan,” ungkapnya.
Momentum untuk Memperkuat Pencegahan Karhutla
APHI berharap bahwa arahan Presiden Prabowo dapat menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan karhutla secara menyeluruh. Ini mencakup pembenahan regulasi serta penyediaan alternatif metode pembukaan lahan tanpa bakar. Dengan adanya aturan yang konsisten, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta dukungan nyata kepada masyarakat, risiko kebakaran diharapkan dapat ditekan.
Hal ini tidak hanya akan melindungi kesehatan publik dan lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha yang bergantung pada hutan. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Metode Pemadaman Karhutla yang Efektif
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa metode pemadaman karhutla yang dilakukan oleh petugas di darat lebih efektif dibandingkan dengan metode lainnya. Keberadaan petugas yang terlatih dan peralatan yang memadai sangat penting dalam menanggulangi kebakaran sebelum meluas.
Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memadukan berbagai strategi pemadaman. Beberapa metode yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Pemadaman darat dengan menggunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai.
- Penggunaan teknologi pemantauan untuk mendeteksi titik api lebih awal.
- Koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan respons cepat terhadap kebakaran.
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran.
- Pelatihan dan edukasi bagi petugas pemadam kebakaran mengenai teknik terbaru.
Dengan menerapkan berbagai strategi ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan, semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan hutan dan lahan di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Jadwal Balapan MotoGP Amerika 2026 pada Sabtu, 28 Maret 2026 yang Perlu Diketahui
➡️ Baca Juga: Menko Kumham Mendorong Polri Sebagai Pilar Keadilan Humanis di Indonesia
