Berita Delpedro Marhaen Hak Asasi Manusia Komnas HAM Kompolnas Lokataru penegakan hukum Yusril Ihza Mahendra

Vonis Bebas Delpedro dan Rekan: Hukum Perlu Perkuat Bukti Sebelum Penangkapan

0 1 minute read

Vonis bebas yang dijatuhkan kepada empat terdakwa dalam kasus dugaan penghasutan yang terjadi pada Agustus 2025, termasuk Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, memberikan catatan penting bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Putusan pengadilan ini memicu berbagai seruan agar pihak berwenang lebih teliti dalam mengumpulkan bukti sebelum melakukan penangkapan dan penuntutan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya adanya bukti yang kuat sebelum memproses hukum individu. Dalam pernyataannya kepada media, Yusril menyatakan, “Apabila alat bukti awal belum cukup kuat, sebaiknya penegak hukum berpikir dua kali sebelum melaksanakan penangkapan, penahanan, atau bahkan penuntutan.” Ia menambahkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan kepastian dan keadilan untuk menghindari kerugian bagi individu yang kemudian dinyatakan tidak bersalah, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memulihkan reputasi dan memberikan kompensasi.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, juga sejalan dengan pendapat Yusril. Ia mengingatkan aparat kepolisian agar tidak melakukan penangkapan tanpa adanya dasar dan bukti yang mencukupi. “Semua kasus dalam konteks penegakan hukum tidak seharusnya ada tindakan tanpa dasar. Bukti adalah salah satu hal yang paling penting,” ungkap Anam saat diwawancarai. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat pengawasan melalui gelar perkara untuk menentukan unsur pidana dan menekankan pentingnya logika pembuktian yang berkembang, di mana “kegaduhan di media sosial” tidak dapat dijadikan dasar penangkapan tanpa bukti faktual yang jelas.

Bambang Rukminto, seorang pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (Isess), menilai bahwa vonis bebas terhadap Delpedro dan rekan-rekannya menunjukkan adanya masalah dalam standar penangkapan. “Putusan bebas dalam kasus ini mencerminkan adanya masalah dalam prosedur penangkapan. Jika aparat terlalu cepat melakukan penangkapan tanpa bukti yang cukup kuat, maka penegakan hukum berisiko berubah menjadi tindakan kriminalisasi,” kata Bambang. Hal ini menegaskan kekhawatiran masyarakat bahwa hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk kriminalisasi dan menunjukkan bahwa kultur penegakan hukum lebih mengedepankan penangkapan daripada kepastian bukti.

Dari perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), putusan bebas ini dianggap sebagai preseden yang baik untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi, berharap bahwa keputusan ini menjadi pengingat bagi kepolisian untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan hukum, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat.