Menko Kumham Mendorong Polri Sebagai Pilar Keadilan Humanis di Indonesia

ELISABET SILALAHI

4 jam ago

Jakarta – Dalam perkembangan terkini mengenai penegakan hukum di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menggarisbawahi peran sentral Polri dalam upaya mewujudkan keadilan humanis. Dalam konteks transformasi hukum yang tengah diupayakan, Yusril menekankan bahwa Polri tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi kehadiran negara di tengah masyarakat.

Pilar Keadilan Humanis dalam Penegakan Hukum

Yusril menekankan bahwa kualitas penegakan hukum sangat tergantung pada profesionalisme dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. “Proses hukum harus senantiasa menjunjung tinggi due process of law,” ujarnya pada 16 April 2026. Hal ini mengisyaratkan bahwa Polri berperan sebagai pintu utama dalam sistem peradilan pidana nasional.

Persepsi Publik terhadap Polri

Menurut Yusril, Polri seharusnya tidak hanya dilihat sebagai lembaga represif, melainkan sebagai representasi dari negara hukum yang seharusnya hadir dan terasa oleh masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum seharusnya bukan hanya sekadar tertulis dalam regulasi, tetapi harus dapat dirasakan melalui tingkah laku serta tindakan aparat di lapangan.

Sinergi dalam Mewujudkan Sistem Hukum Berkeadilan

Transformasi sistem hukum yang mencakup sinkronisasi peran Polri dengan program Astacita menjadi hal yang sangat penting. Yusril menekankan bahwa reformasi hukum pidana harus disertai dengan perubahan nyata dalam praktik penegakan hukum. Ini penting untuk membangun sebuah sistem hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Lebih lanjut, Yusril menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma dalam pemidanaan yang harus beralih menuju pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini menekankan keadilan sebagai upaya untuk memulihkan, melindungi korban, serta membina para pelaku kejahatan.

Keadilan Modern dan Ukurannya

Dalam konteks keadilan modern, Yusril menekankan bahwa ukuran keadilan tidak bisa hanya dilihat dari seberapa keras hukuman yang diterapkan. Keseimbangan antara kepentingan publik, perlindungan korban, dan martabat manusia harus menjadi tolok ukur utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Sinergi Antarlembaga dalam Penegakan Hukum

Yusril menyatakan bahwa dalam konteks program Astacita, transformasi hukum pidana juga berfungsi untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Keterlibatan Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan kementerian terkait sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menguatkan Fungsi Hukum Polri

Penguatan fungsi hukum Polri diharapkan dapat berperan sebagai dapur konseptual dalam menerjemahkan perubahan hukum yang diperlukan. Fungsi ini mencakup aspek-aspek seperti regulasi internal, standar operasional, pendidikan, serta praktik kelembagaan di tubuh Polri.

Peran Teknologi dalam Penegakan Hukum

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi hukum sangat penting dalam mendukung adaptasi hukum yang efektif. Namun, Yusril mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus selalu berpegang pada prinsip etika dan akuntabilitas hukum.

Agenda Strategis untuk Polri ke Depan

Yusril juga menekankan delapan agenda strategis yang harus diambil untuk memperkuat peran Polri dalam penegakan hukum di masa mendatang. Beberapa agenda tersebut antara lain:

Harmonisasi regulasi
Perlindungan terhadap kelompok rentan
Koordinasi lintas lembaga penegak hukum
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Polri
Implementasi teknologi informasi dalam sistem hukum

Pentingnya Rakernis Divisi Hukum Polri

Rakernis Divisi Hukum Polri tahun 2026 menjadi forum strategis dalam memperkuat peran Polri dalam transformasi hukum nasional. Keberhasilan dalam melakukan sinkronisasi antara Polri dengan program Astacita diyakini akan menjadi faktor penentu bagi kualitas negara hukum Indonesia di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Yusril dan Polri, diharapkan keadilan humanis dapat terwujud secara nyata di Indonesia. Sinergi antara lembaga-lembaga penegak hukum dan komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan akan menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang lebih berintegritas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.