Jakarta – Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen hingga tahun 2029, tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Pentingnya Pendekatan Inklusif dalam Perekonomian
“Pertumbuhan ekonomi yang kita kejar bukan sekadar angka, melainkan pertumbuhan yang inklusif dan memberdayakan semua lapisan masyarakat,” tegas Fithra dalam sebuah diskusi di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segmen tertentu.
Dalam pandangan Fithra, mengingat banyaknya pelaku usaha yang masih beroperasi di sektor informal, dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Ia menyarankan agar regulasi dan insentif yang diberikan dapat diakses dengan mudah, serta memiliki dampak langsung bagi perkembangan usaha UMKM.
Regulasi dan Insentif yang Mendukung UMKM
Menurutnya, sejumlah peraturan telah dikeluarkan sebagai bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat UMKM. “Kita perlu memastikan bahwa kapasitas UMKM dapat ditingkatkan, salah satunya melalui upaya untuk mengubah status mereka menjadi lebih formal,” ungkapnya.
Formalisasi ini diharapkan dapat membawa keuntungan bagi pelaku usaha, seperti:
- Memperluas akses ke sumber pembiayaan.
- Meningkatkan integrasi berbagai aspek pendukung bisnis.
- Mendorong pelaku usaha untuk naik kelas.
- Memungkinkan mereka untuk memasuki jaringan ritel modern.
- Memberikan peluang untuk mengakses pasar ekspor regional dan internasional.
UMKM sebagai Fondasi Ekonomi Indonesia
“Jika kita menganggap UMKM sebagai fondasi ekonomi kita, maka untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, pendekatannya harus bersifat bottom-up,” jelas Fithra. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari level dasar, yaitu pelaku usaha kecil dan menengah.
Ia menekankan bahwa upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kita tidak hanya terfokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada bagaimana pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuhnya.
Ekosistem Ekonomi Inklusif
Fithra juga menyampaikan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem ekonomi inklusif. “Kita ingin memastikan bahwa masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya sinergi dalam kebijakan yang diterapkan. “Kita harus melengkapi berbagai elemen yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga berdampak nyata pada kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Pemberdayaan UMKM Melalui Sertifikasi Halal
Fithra juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Proses ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penyampaian informasi hingga pembinaan bagi para pelaku usaha.
Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat:
- Meningkatkan daya saing produk di pasar.
- Memperluas pangsa pasar, terutama di segmen konsumen yang peduli dengan kehalalan produk.
- Memperoleh kepercayaan dari konsumen.
- Mendapatkan akses yang lebih baik ke jaringan distribusi.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Strategi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi
Mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM.
Pendidikan keuangan akan membantu pelaku usaha dalam:
- Memahami manajemen keuangan yang lebih baik.
- Mengelola arus kas dengan efisien.
- Merencanakan investasi yang tepat.
- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha.
- Mengakses berbagai sumber pembiayaan yang ada.
Pentingnya Teknologi dalam Pertumbuhan UMKM
Selain literasi keuangan, pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan teknologi, pelaku usaha dapat:
- Meningkatkan visibilitas produk melalui platform digital.
- Memperluas jangkauan pasar.
- Mengoptimalkan proses bisnis.
- Menyesuaikan penawaran produk dengan kebutuhan konsumen.
- Mengumpulkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong adopsi teknologi di kalangan UMKM melalui pelatihan, penyediaan akses internet, serta insentif bagi pengembangan teknologi.
Peran Pemerintah dalam Mendukung UMKM
Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM. Ini termasuk penyusunan kebijakan yang mendukung, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan akses terhadap layanan publik.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal untuk merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. Program ini diharapkan dapat:
- Meningkatkan kemampuan kompetitif UMKM.
- Memperkuat jaringan antara pelaku usaha.
- Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar.
- Menyediakan kesempatan bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah.
- Memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas.
Kesimpulan: Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Dengan pendekatan yang inklusif dan komprehensif, target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Melalui pemberdayaan UMKM, dukungan regulasi, dan pengembangan ekosistem yang sehat, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas akan menjadi kunci untuk meraih cita-cita tersebut.
➡️ Baca Juga: Pelepasan Perdana Jamaah Calon Haji 2026 Dilaksanakan di Bogor
➡️ Baca Juga: Mawa Ajukan Tuntutan Nafkah Anak Rp30 Juta per Bulan dalam Sidang Cerai