Berita Utama DPRD Kota Bandung Mukhamad Adi Widyanto PAD Bandung Pemkot Bandung tapping box

Dewan Tinjau Potensi Kebocoran PAD Bandung: Target Rp3,6 T Dinilai Kurang Ambisius

1 3 minutes read

BANDUNG – Dalam wawancara terbaru, Mukhamad Adi Widyanto, anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, mengungkapkan pandangannya mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3,6 triliun. Menurutnya, angka tersebut terbilang cukup konservatif. Ia berpendapat bahwa realisasi PAD yang berhasil mencapai sekitar Rp3 triliun pada tahun sebelumnya seharusnya menjadi acuan untuk menetapkan target yang lebih ambisius, mengingat masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

POTENSI KEBOCORAN PAD BANDUNG

Adi, yang lebih akrab disapa Adibecak, meyakini bahwa PAD Kota Bandung sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencapai angka antara Rp4,5 triliun hingga Rp5 triliun, apabila kebocoran pendapatan dapat diminimalisir. “Selama ini, target yang ditetapkan terlalu rendah. Saya percaya masih banyak celah yang perlu ditutup untuk meningkatkan pendapatan,” jelasnya saat berbincang di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kota Bandung, pada 16 Maret 2026.

Sejarah dan Tantangan dalam Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama terkait potensi kebocoran adalah pajak restoran. Adi menekankan bahwa banyak pelaku usaha di sektor ini yang tidak mematuhi aturan penggunaan alat tapping box, sebuah perangkat yang berfungsi untuk merekam transaksi dan terhubung langsung dengan sistem pajak daerah. “Ada banyak restoran yang hanya mengaktifkan tapping box untuk sementara waktu, lalu mematikannya. Hal ini berakibat pada tidak terekamnya seluruh transaksi yang seharusnya dikenakan pajak,” ungkapnya.

RENCANA PERBAIKAN SISTEM PENGAWASAN

Untuk mengatasi masalah tersebut, Adi mengusulkan agar sistem tapping box diperbaiki agar lebih ketat dan tidak dapat dimanipulasi. “Sistem ini seharusnya bisa beroperasi 24 jam dan terintegrasi secara sistematis, sehingga pengusaha tidak dapat melakukan kecurangan. Beberapa kota lain sudah berhasil menerapkan sistem serupa dengan baik, dengan hasil bahwa hampir seluruh transaksi restoran terdata dan pajak yang masuk pun meningkat,” tambahnya.

Hambatan dalam Implementasi Tapping Box

Meskipun alat tapping box telah diimplementasikan di berbagai tempat usaha, Adi merasa bahwa penerapannya di Kota Bandung belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dari pihak Pemerintah Kota. “Ada indikasi pembiaran di lapangan. Banyak temuan menunjukkan bahwa alat ini tidak berfungsi secara optimal. Saya tidak ingin menuduh adanya permainan di balik ini, tetapi mengapa ada pembiaran? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua,” tegasnya.

MEMASTIKAN KONTRIBUSI OPTIMAL DARI PENGUSAHA

Adi menekankan bahwa tujuan utama dari semua upaya ini bukanlah untuk membebani para pengusaha, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran yang terjadi, agar pajak yang diperoleh dapat benar-benar maksimal untuk pembangunan kota. “Pengusaha besar di sektor restoran dan jasa seharusnya bisa memberikan kontribusi yang optimal. Dengan pengawasan yang ketat, pengamatan yang baik, dan tanpa adanya permainan di belakang meja, PAD bisa meningkat tanpa harus menaikkan tarif pajak,” pungkasnya.

Langkah-Langkah Strategis yang Dapat Diambil

Agar potensi kebocoran PAD Bandung dapat diminimalisir, beberapa langkah strategis dapat diambil, antara lain:

Peningkatan pengawasan dan audit rutin terhadap pengusaha restoran yang menggunakan tapping box.
Pelatihan dan sosialisasi tentang pemanfaatan alat perekam transaksi kepada pengusaha.
Penerapan sanksi tegas bagi pengusaha yang terbukti melanggar aturan penggunaan alat.
Kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan audit independen terhadap pajak yang diterima.
Optimalisasi penggunaan teknologi dalam monitoring pendapatan daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi kebocoran PAD Kota Bandung dapat ditekan, dan target pendapatan yang lebih ambisius dapat tercapai. Keberhasilan dalam mengelola dan memaksimalkan PAD tidak hanya penting untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kota Bandung.

POTENSI EKONOMI DI KOTA BANDUNG

Kota Bandung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor pariwisata dan kuliner. Dengan banyaknya tempat wisata dan restoran yang menarik, seharusnya sektor ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah dan pengusaha.

Peran Pemerintah dalam Meningkatkan PAD

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir kebocoran pendapatan. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah antara lain:

Membuat kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.
Menjalin komunikasi yang baik dengan pengusaha untuk memahami tantangan yang mereka hadapi.
Memberikan insentif bagi pengusaha yang patuh dalam membayar pajak.
Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung perkembangan sektor usaha.
Melakukan promosi terhadap produk lokal dan pariwisata untuk menarik lebih banyak pengunjung dan pembeli.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Bandung dapat mencapai target pendapatan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PERAN PENGUSAHA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN

Pengusaha juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kewajiban pajak mereka dipenuhi dengan baik. Mereka harus menyadari bahwa kontribusi mereka tidak hanya berdampak pada keuntungan usaha, tetapi juga pada kemajuan kota secara keseluruhan.

Strategi Pengusaha untuk Mematuhi Kewajiban Pajak

Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pengusaha untuk memastikan kepatuhan dalam membayar pajak adalah:

Menggunakan teknologi yang tepat untuk pencatatan transaksi.
Menjaga komunikasi yang baik dengan pihak pajak untuk memahami kewajiban mereka.
Membuat sistem internal yang transparan untuk pengelolaan keuangan.
Memberikan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan pajak.
Berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak.

Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pengusaha, diharapkan potensi kebocoran PAD Bandung dapat diminimalisir, sehingga target pendapatan yang lebih ambisius dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi pembangunan kota.