Jakarta – Dampak bencana alam tidak hanya terlihat dari kerusakan fisik dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan, tetapi juga berimbas langsung pada kondisi keuangan pemerintah daerah. Situasi ini semakin rumit ketika kebutuhan untuk melakukan belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi meningkat, yang sering kali membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas. Hal ini sangat terasa terutama di daerah-daerah dengan kapasitas pendapatan yang rendah.
Perluasan Perspektif Risiko Bencana dalam Keuangan Daerah
Dengan demikian, penting untuk memahami risiko bencana sebagai bagian integral dari risiko fiskal yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah perlu merencanakan anggaran, melakukan mitigasi, serta menetapkan skema pembiayaan yang lebih kuat untuk menghadapi potensi risiko ini. Ini bukan hanya masalah pasca-bencana, tetapi suatu pendekatan yang harus dimulai jauh sebelumnya.
Pemerintah baru-baru ini meluncurkan sebuah sistem terintegrasi yang bertujuan untuk mengukur dampak bencana terhadap risiko ekonomi dan fiskal di tingkat daerah. Sistem ini diketahui dengan nama Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE).
Kolaborasi untuk Mewujudkan ARISE
Inisiatif ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kondisi darurat.
Menurut Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, bencana memberikan tekanan fiskal dari dua sisi: pertama, menurunkan penerimaan daerah, dan kedua, meningkatkan kebutuhan belanja. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara sistematis dan proaktif, tidak sekadar reaksi setelah bencana terjadi.
Mengubah Paradigma Pengelolaan Risiko Bencana
“Kita perlu menggeser cara pandang kita dari respons pascabencana menuju perencanaan pra-bencana, dan dari kerugian akibat pembiayaan menuju pengelolaan risiko,” tegas Nufransa. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat siap menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.
ARISE dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek, mulai dari bahaya bencana, paparan risiko, kerentanan, hingga dampak ekonomi dan fiskal yang ditimbulkan. Dengan informasi yang lengkap, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif.
Peningkatan Kapasitas Daerah Melalui ARISE
Diharapkan dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah akan mampu memperkuat perencanaan mitigasi, mempersiapkan skema pembiayaan, dan menyusun strategi pengalihan risiko sebelum bencana terjadi. Ini akan menjadi langkah penting dalam memastikan ketahanan fiskal daerah di tengah ancaman bencana yang semakin meningkat.
- Peningkatan pemahaman risiko bencana di tingkat daerah
- Penyusunan anggaran yang lebih responsif terhadap bencana
- Peningkatan kesiapan pembiayaan untuk tanggap darurat
- Strategi mitigasi yang lebih terencana dan efektif
- Penerapan pendekatan berbasis bukti dalam pengelolaan keuangan daerah
Bagi pemerintah pusat, ARISE juga akan berfungsi sebagai salah satu basis kebijakan berbasis bukti. Hal ini penting untuk menyempurnakan kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
Implementasi dan Rencana Ekspansi ARISE
Implementasi awal dari ARISE sudah dimulai di Provinsi Bali, dan pemerintah bersama UNDRR serta ITB berkomitmen untuk memperluas penerapan sistem ini ke empat provinsi lainnya, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi dampak fiskal yang ditimbulkan oleh bencana.
Dalam jangka panjang, diharapkan ARISE dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini penting untuk meningkatkan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi guncangan akibat bencana dan perubahan iklim, serta untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Menghadapi Tantangan Bencana dan Perubahan Iklim
Pemerintah berharap bahwa peluncuran ARISE akan menjadi langkah awal menuju penguatan ketahanan fiskal daerah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan daerah-daerah akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat bencana dan perubahan iklim yang semakin tak terhindarkan.
Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis informasi, ARISE memberikan harapan baru bagi pengelolaan risiko bencana di tingkat daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga bersifat proaktif dan berkesinambungan.
Di era yang penuh ketidakpastian ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki alat dan informasi yang tepat untuk mengatasi risiko bencana. Sistem pengukuran risiko fiskal daerah seperti ARISE adalah langkah strategis yang dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Menuju Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik
Dengan peluncuran ARISE, pemerintah memiliki peluang untuk mengubah cara pandang terhadap risiko bencana. Ini adalah kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kuat dalam pengelolaan risiko di tingkat daerah, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap ketahanan fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
➡️ Baca Juga: Wakil Wali Kota Cimahi Tegaskan Pentingnya Keamanan dalam Integrasi e-KTP dan Risiko yang Mengintai
➡️ Baca Juga: Uji CNG sebagai Substitusi LPG: Langkah Strategis Diversifikasi Energi oleh Pemerintah
