Warga Baru Depok Didorong untuk Menjalankan Administrasi Kependudukan yang Tertib

2 3 minutes read

Setiap usai perayaan lebaran, fenomena urbanisasi kerap terjadi, termasuk di kota Depok dan Jakarta. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Depok mengajak para pendatang untuk menjalankan administrasi kependudukan dengan tertib, sesuai dengan peraturan yang ada. Mary Liziawati, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Depok, mengungkapkan pentingnya kepatuhan dalam administrasi kependudukan. “Kota Depok terbuka untuk siapa saja yang ingin tinggal, namun kewajiban administrasi kependudukan harus dipenuhi,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa setiap individu di Indonesia berhak untuk memilih tempat tinggal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Administrasi Kependudukan di Depok

Mary Liziawati menjelaskan bahwa bagi mereka yang datang ke Depok dengan tujuan untuk menetap, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, proses pindah datang harus segera diurus, disertai dengan pembaruan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga. Bagi yang hanya tinggal sementara, seperti pekerja kontrak, mahasiswa, atau penghuni kos, mereka diharuskan untuk mendaftar sebagai penduduk non-permanen.

Penduduk non-permanen didefinisikan sebagai WNI atau warga negara asing yang tinggal di luar domisili KTP/Kartu Keluarga lebih dari 24 jam tetapi kurang dari satu tahun tanpa niat untuk menetap. Proses pendaftaran bagi penduduk non-permanen ini bisa dilakukan secara daring melalui Sistem Layanan Online Depok (Silondo) di silondo.depok.go.id. Dalam proses ini, pendatang perlu menyiapkan dokumen asli seperti KTP-el/KIA atau akta kelahiran, Kartu Keluarga, serta surat pengantar dari RT/RW setempat yang harus diunggah sebagai bagian dari pendaftaran untuk mendapatkan nomor dan konfirmasi.

Tujuan Kebijakan Administrasi Kependudukan

Langkah ini mengacu pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mempermudah akses layanan publik. Dengan adanya pendaftaran administrasi kependudukan yang tertib, diharapkan berbagai layanan seperti bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan dapat diakses dengan lebih baik oleh masyarakat yang tinggal sementara. Mary Liziawati juga mengungkapkan harapannya agar seluruh warga, baik yang menetap maupun yang sementara, dapat terdata dengan baik dan mendapatkan layanan yang optimal.

Peningkatan Jumlah Pendatang Pasca Lebaran

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, diperkirakan jumlah pendatang pasca lebaran tahun ini berkisar antara 10.000 hingga 12.000 orang. “Data yang kami miliki saat ini menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan pemudik yang kembali ke Jakarta, sekitar 10 hingga 12 ribu orang,” ungkap Pramono di Jakarta Pusat.

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan pihaknya akan terus memantau perkembangan selanjutnya. “Kami tidak dapat memastikan angka ini 100 persen akurat, namun dari tren pemesanan kendaraan dan jumlah orang yang ikut dengan keluarganya, kami bisa menyimpulkan angka tersebut,” tambahnya.

Pentingnya Persiapan bagi Pendatang

Pramono juga memberikan pesan kepada para pendatang yang ingin mencari peluang di ibu kota agar siap dan mempersiapkan diri dengan baik. “Jakarta tidak melakukan operasi yustisia, namun kami mengingatkan agar siapa pun yang ingin bekerja di Jakarta harus mempersiapkan diri dan memiliki keterampilan yang memadai,” jelasnya. Hal ini penting agar para pendatang dapat beradaptasi dengan baik dan tidak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Data Pendatang di Jakarta

Dalam catatan terbaru, pada 25-26 Maret 2026, tercatat sebanyak 365 jiwa pendatang yang terdiri dari 186 laki-laki dan 179 perempuan. Data ini menunjukkan adanya dinamika pergerakan penduduk yang terus berlangsung, terutama menjelang dan setelah lebaran. Dengan meningkatnya jumlah pendatang, penting bagi setiap individu untuk memahami dan mengikuti prosedur administrasi kependudukan yang telah ditetapkan.

Peran Penting Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan data dan layanan publik. Dengan adanya data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara, baik yang baru datang maupun yang sudah menetap, diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses administrasi ini.

Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.
Mendaftar secara online melalui Silondo.
Mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Disdukcapil.
Memperbaharui dokumen kependudukan secara berkala.
Mengetahui hak dan kewajiban sebagai penduduk.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendata penduduk, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak yang sama dalam akses layanan publik. Dengan administrasi kependudukan yang tertib, diharapkan tercipta keteraturan yang mendukung pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.