Jakarta – Rencana penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sebuah tantangan besar bagi keberlangsungan agrobiodiversitas di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan yang akan diterapkan.
Pentingnya Manajemen Ekologi Pangan
Akademisi dari Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, I Nengah Muliarta, mengemukakan bahwa meskipun regulasi tersebut tampak terstruktur dengan baik secara administratif, risiko yang dihadapi adalah semakin cepatnya hilangnya plasma nutfah lokal. Muliarta menekankan bahwa jika fokus kebijakan hanya pada efisiensi logistik, maka program MBG bisa menjadi alat untuk menyeragamkan pangan, yang pada gilirannya akan mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati pangan di tanah air.
“Kita harus menyadari bahwa Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang melimpah, kini menghadapi paradoks. Generasi muda kita cenderung tidak mengenal pangan lokal, yang disebabkan oleh dominasi konsumsi beras dan terigu,” ungkap Muliarta. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada perlu diubah agar lebih responsif terhadap keberagaman pangan yang ada di Indonesia.
Alih Fokus Menuju Manajemen Ekologi Pangan
Untuk mengatasi masalah ini, Muliarta mendorong adanya pergeseran kebijakan dari sekadar manajemen stok menuju manajemen ekologi pangan yang lebih cerdas. Integrasi bahan pangan lokal tidak hanya sebatas menyerap gabah dan jagung dalam skala besar, melainkan harus memfasilitasi petani untuk kembali menanam varietas lokal yang hampir punah seperti umbi-umbian minor, sorgum, dan serealia lokal lainnya.
- Perhatian pada keberagaman pangan lokal
- Insentif bagi petani untuk menanam varietas tradisional
- Penciptaan jaminan serapan melalui program yang sistematis
- Memperkuat ekonomi lokal melalui diversifikasi pangan
- Pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan
Tanpa adanya jaminan serapan dari program-program besar seperti MBG, para petani tidak memiliki motivasi ekonomi untuk melestarikan keberadaan plasma nutfah tersebut, yang merupakan aset berharga bagi bangsa.
Rotasi Sumber Karbohidrat dan Protein
Muliarta juga menekankan pentingnya Permenko untuk memandatkan rotasi sumber karbohidrat dan protein berdasarkan keunggulan ekologis masing-masing daerah. Standarisasi menu yang sama dari Sabang hingga Merauke tidak akan memberikan solusi yang ideal bagi keragaman pangan yang ada di Indonesia.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa pemisahan antara aspek gizi dan metode produksi pangan harus dihindari. Narasi tentang rantai pasok sering kali mengabaikan fakta bahwa kualitas nutrisi sangat berkaitan erat dengan kesehatan agroekosistem yang mendukung pertanian.
Transisi Menuju Pertanian Berkelanjutan
Program MBG seharusnya berfungsi sebagai pendorong untuk transisi menuju praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Ini mencakup prioritas untuk sumber pasokan dari sistem pertanian yang minim residu kimia. Kita tidak ingin memberikan makanan gratis yang hanya memenuhi kebutuhan kalori, tetapi miskin akan mikronutrien karena tanah yang sudah terlalu jenuh dengan pupuk anorganik.
“Harapan kami adalah agar MBG bisa bertransformasi menjadi laboratorium hidup untuk peningkatan literasi pangan nasional. Ketika anak-anak mengonsumsi sepiring makanan, mereka tidak hanya mendapatkan protein dan karbohidrat, tetapi juga mengalami keanekaragaman dan identitas agraris dari daerah mereka,” paparnya.
Pelestarian Plasma Nutfah dan Kedaulatan Hayati
Kegagalan dalam memperkenalkan pangan lokal kepada generasi muda merupakan bentuk pengabaian terhadap aset genetik bangsa. Oleh karena itu, Muliarta menegaskan bahwa regulasi yang sedang disusun dapat menjadi lebih inovatif jika mampu mengaitkan keberlangsungan rantai pasok dengan pelestarian plasma nutfah. Hal ini penting agar kita tidak hanya menyelamatkan gizi anak-anak, tetapi juga menjaga kedaulatan hayati Indonesia dari potensi kepunahan yang tidak terdeteksi.
Rantai Pasok dalam Kebijakan Pangan
Pembahasan mengenai rantai pasok tidak bisa diabaikan. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menjelaskan bahwa pihaknya tengah merancang Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan yang berkaitan dengan rantai pasok bahan baku lokal untuk program MBG.
Tujuan dari pembentukan Permenko ini adalah untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan untuk program MBG, sehingga dapat berfungsi secara optimal.
Melalui pendekatan yang berfokus pada manajemen ekologi pangan, diharapkan program MBG tidak hanya menjadi sekadar program penyediaan makanan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempromosikan keberagaman pangan yang ada di Indonesia. Langkah ini akan membantu mendukung ketahanan pangan serta melestarikan keanekaragaman hayati yang merupakan harta berharga bagi bangsa.
➡️ Baca Juga: Fakta Mengapa Wanita Menghadapi Tantangan dalam Menurunkan Berat Badan secara Efektif
➡️ Baca Juga: Purbaya Umumkan Restrukturisasi Utang Whoosh Telah Selesai dan Siap Melangkah Maju
