Keselamatan pekerja menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap sektor industri. Dalam konteks ini, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa nyawa pekerja tidak boleh dikompromikan. Beliau menyerukan agar Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengambil peran yang lebih aktif dalam mencegah kecelakaan kerja, dengan harapan dapat mengurangi angka kecelakaan di Indonesia secara signifikan.
Pentingnya Proaktivitas Balai K3
Pernyataan Yassierli ini disampaikan saat kunjungan ke Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta pada 14 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak cukup dilakukan setelah terjadinya insiden, tetapi harus diperkuat sejak awal melalui langkah-langkah yang lebih promosi dan pencegahan.
“Upaya promotif dan preventif sangat krusial. Saya instruksikan seluruh pegawai BBK3 Jakarta untuk lebih giat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan edukasi. Kita harus mampu menurunkan angka kecelakaan fatal di tempat kerja dengan signifikan,” tegas Yassierli.
Membaca Risiko dan Budaya K3
Yassierli menambahkan bahwa penguatan Balai K3 itu penting, sebab setiap kecelakaan kerja bukan hanya sekadar angka, melainkan berhubungan erat dengan keselamatan individu, keberlangsungan hidup keluarga pekerja, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan kerja. Oleh karena itu, Balai K3 perlu hadir tidak hanya sebagai pelaksana fungsi teknis, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu mengidentifikasi risiko, membangun budaya K3, serta memperkuat upaya pencegahan di lapangan.
Keterlibatan Semua Pihak dalam Pencegahan
Yassierli juga menekankan bahwa pencapaian target besar untuk menurunkan angka kecelakaan kerja tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Ia menyerukan perlunya kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta dan seluruh ekosistem pendukung K3, termasuk dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
“PJK3 bukanlah pesaing kita, tetapi mitra dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu menurunkan angka kecelakaan kerja di seluruh Indonesia,” ujarnya dengan tegas.
Peningkatan Kapasitas Pegawai Balai K3
Dalam konteks kolaborasi, Yassierli juga meminta adanya peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan Balai K3. Menurutnya, pegawai tidak hanya perlu menguasai aspek teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial dan analisis data untuk memastikan hasil kerja mereka dapat menjadi dasar kebijakan yang kuat dan tepat sasaran.
“Para penguji K3 harus berkembang menjadi sosok yang lebih komprehensif, dengan penguasaan terhadap budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), manajemen risiko, hingga statistik,” jelasnya. Dengan pendekatan ini, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya akan berhenti pada temuan teknis, tetapi juga mampu memberikan arahan bagi upaya pencegahan yang lebih efektif.
Pengembangan Kompetensi untuk Penguji K3
“Setiap penguji harus menguasai budaya K3, SMK3, dan manajemen risiko. Kemampuan dalam pengolahan data statistik juga sangat penting agar output yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan,” tambah Yassierli.
Pentingnya Orientasi Manajerial
Secara khusus, Menaker juga mengingatkan pejabat fungsional, mulai dari instruktur, pengawas ketenagakerjaan, hingga mediator hubungan industrial, agar terus meningkatkan kompetensi seiring dengan kemajuan karir mereka. Menurutnya, seiring dengan meningkatnya jabatan, orientasi kerja harus semakin kuat pada aspek manajerial dan perumusan kebijakan.
“Semakin tinggi jabatan fungsional seseorang, orientasinya harus menuju ke pembuat kebijakan. Orientasi harus semakin manajerial, bukan justru semakin teknis. Ini akan membawa perubahan signifikan dalam perlindungan tenaga kerja kita di masa mendatang,” pungkas Yassierli.
➡️ Baca Juga: IHSG Alami Koreksi 13 Persen di 2026, Dampak Perang Memanas Terasa Signifikan
➡️ Baca Juga: Tanggal Merah Mei 2026: Persiapkan Libur Panjang Anda dengan Informasi Lengkap
