Jakarta – Dalam upaya memperkuat ikatan sosial dan kolaborasi antar masyarakat yang beragam, Komisi A DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat koordinasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta. Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi di antara berbagai elemen masyarakat, yang sangat penting dalam menjaga harmoni di ibu kota.
Pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Heri Kustanto, menekankan bahwa forum ini merupakan momen krusial untuk memperkuat persatuan di tengah keragaman yang ada. Ia berpendapat bahwa keberadaan FPK sangat vital dalam menjaga keseimbangan sosial di masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan latar belakang budaya.
“FPK berfungsi sebagai wakil bagi provinsi dan suku-suku yang ada di Indonesia, ini adalah suatu hal yang sangat positif,” ungkap Heri pada Jumat (10/4).
Komposisi Keanggotaan yang Representatif
Menurut Heri, penting untuk memperhatikan komposisi anggota FPK agar lebih mencerminkan keragaman masyarakat Jakarta. Ia mengusulkan agar ada porsi tertentu yang diberikan kepada masyarakat asli Jakarta dalam struktur organisasi FPK.
- Minimal 20 hingga 30 persen anggota FPK berasal dari penduduk inti Jakarta.
- Pentingnya keberadaan masyarakat Betawi dalam struktur FPK.
- Keberagaman suku harus tetap diakomodasi dalam keanggotaan FPK.
- Perwakilan suku-suku lain juga harus tetap ada untuk menjaga keseimbangan.
- Komposisi yang baik dapat memperkuat interaksi sosial di Jakarta.
Heri menegaskan bahwa usulan ini tidak dimaksudkan untuk mendominasi kelompok tertentu. Namun, keberadaan masyarakat Betawi sangat diperlukan untuk memperkuat komunikasi sosial dalam masyarakat Jakarta yang beraneka ragam.
Masa Bakti Kepengurusan FPK
Selain komposisi keanggotaan, Heri juga mengangkat isu mengenai masa jabatan pengurus FPK. Ia mengusulkan agar masa bakti dibatasi hingga maksimal dua periode untuk mendorong regenerasi dalam organisasi tersebut.
“Saya usulkan agar masa bakti hanya dua periode demi regenerasi yang lebih baik,” kata Heri.
Kekosongan Aturan yang Berpotensi Menimbulkan Polemik
Saat ini, regulasi tentang masa jabatan FPK belum diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013. Pergub tersebut hanya menyebutkan masa bakti selama lima tahun tanpa menjelaskan batasan periode jabatan.
“Masa bakti tetap lima tahun, tetapi berapa banyak periode yang tidak diatur dalam Pergub,” jelas Heri.
Ia menilai adanya kekosongan dalam aturan ini dapat menimbulkan masalah di lapangan. Oleh karena itu, revisi regulasi dianggap sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum.
Mendorong Kolaborasi untuk Stabilitas Sosial
Heri menegaskan pentingnya segera melakukan revisi agar tidak terjadi kekacauan dalam pengelolaan FPK. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan FPK diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat semangat kebangsaan di DKI Jakarta.
Dengan langkah-langkah yang diusulkan, diharapkan FPK dapat berfungsi secara optimal dalam mewakili dan menyuarakan aspirasi berbagai suku yang ada di Jakarta, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai di tengah keberagaman.
➡️ Baca Juga: Stadion GBK dan Madya Siap Menyambut FIFA Series 2026 dalam Kondisi Optimal
➡️ Baca Juga: Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Tanda Melambatnya Perkembangan Ekonomi
